Mengenal Quick Count dan Akurasi Perhitungannya

Quick count sebagai metode hitung cepat tak jarang menjadi tolok ukur perhitungan pemilu, termasuk Pemilu Presiden 2019 ini. Namun, validkah data yang diberikan tersebut?

Setelah melalui berbagai peristiwa dan proses yang cukup panjang, pada Rabu, 17 April lalu, Pemilu Presiden dan Legislatif 2019 selesai diselenggarakan. Seluruh warga negara Indonesia, baik yang berada di Sabang maupun Marauke, setidaknya, sudah memberikan hak suaranya.

Suara pemilih tersebut dikumpulkan dan dihitung bersama-sama dengan tahap hitung cepat atau yang lebih dikenal dengan quick count atau hitung cepat.

Setiap lembaga yang terkait di dalam hitung cepat itu beramai-ramai menampilkan hasil perolehan suaranya masing-masing. Lantaran itu, tak sedikit masyarakat yang penasaran mengenal quick count dan bagaimana proses kerja hasil hitungan cepat tersebut.

Mengenal quick count

Istilah qiuck count memang selalu populer setelah pemungutan suara pemilu berlangsung. Quick count adalah metode verifikasi hasil pemilihan umum yang dilakukan dengan menghitung persentase hasil di tempat pemungutan suara (TPS) yang dijadikan sampel.

Data yang diambil menjadi sampel didapat dari tiap-tiap TPS di salah satu wilayah pilihan. Lalu, data itu diolah secara sistematis melalui perhitungan matematis.

Hasil quick count sendiri disampaikan secara langsung, pada hari yang sama ketika pemilu diadakan. Gambaran dari hasil yang disampaikan pun diyakini cukup akurat dan bisa menjadi tolok ukur hasil real count yang dilakukan KPU. Hal itu karena adanya perhitungan langsung yang dilakukan lembaga quick count dari tiap TPS yang jadikan sampel.

Berbeda dengan exit poll. Exit poll adalah metode perhitungan data pemilihan yang dilakukan dengan cara langsung kepada para pemilih di TPS. Mereka diwawancarai—sebagai narasumber—kemudian ditanyakan mengenai beberapa hal terkait acara yang sudah disusun oleh si pewawancara. Survei exit poll juga cenderung lebih privasi dan sampelnya pun ditentukan secara proposional untuk menggambarkan populasi yang ada.

Terkait quick count yang sedang dilakukan saat ini. Setidaknya ada beberapa lembaga survei yang bekerja sama dengan KPU pada Pemilu Presiden 2019. Lembaga terkait yang bekerja sama antara lain Indobarometer, Litbang Kompas, Charta Politika, Poltracking Indonesia, Indikator Politik Indonesia, SMRC, LSI Denny JA, Median, CSIS dan Cyrus Network, dan Kedai Kopi.

Cara kerja quick count

Seperti yang disebut sebelumnya, bahwa quick count bekerja dengan mengambil data dari C1 Plano di TPS terkait yang kemudian diolah secara sistematis berdasarkan kerja matematis. Sampel data yang didapat itu kemudian diolah secara acak dari beberapa TPS yang dijadikan sebagai data, baik secara nasional, kabupaten/provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan.

Para lembaga survei ini tak perlu mencari data dari ribuan TPS yang ada di Indonesia. Mereka cukup menentukan beberapa TPS yang bakal menjadi sumber hitungnya itu, dikumpulkan, kemudian diolah. Paling tidak dari data yang diambil tersebut dapat mewakili hasil hitung di beberapa TPS.

Menurut Dian Permata, Peneliti Founding Fathers House (FFH) yang dikutip dari Kompas.com menjelaskan bila ada sekitar 810.000 TPS dan 80 daerah pilih (dapil), sampel yang ditarik harus dihitung secara menyeluruh sehingga dapat mewakili jumlah dan sebaran jumlah TPS ada.

Data tersebut diolah melalui hasil pelaporan para relawan lembaga survei ada di lapangan. Mereka melaporkan hasil data yang didapat kepada PIC lembaga masing-masing. Setelah itu, pihak PIC (person in charge) yang bekerja di lembaga survei pun mengolahnya dengan menggunakan hitungan statistik dan matematis.

Setelah diolah, data diinput ke dalam satuan sistem big data yang telah disediakan. Terakhir, data jadi itu diumumkan melalui beberapa media untuk disampaikan kepada publik.

Kemungkinan margin of error

Hal selanjutnya yang banyak dipertanyakan setelah hasil quick count keluar ialah tingkat kepercayaan (level of confidence) dan rentang angka penyimpangan (margin of eror). Setiap data yang dikembangkan secara akademis sudah barang tentu punya plus–minus masing-masing.

Misalnya masalah penginputan data, yang dilakukan oleh manusia. Ini mungkin dapat terjadi human error, baik di ranah relawan yang bertugas mencatat data di lapangan maupun pada petugas penginput data. Mereka yang bertugas menghimpun data harusnya individu yang kompeten agar data yang disampaikan tidak termanipulasi oleh apa pun.

Namun di tahap ini, lembaga survei yang bekerja sama dengan KPU adalah lembaga yang sudah tervalidasi keamanan dan keabsahan datanya.

Baca juga: Hoax dan Pentingnya Menyaring Informasi

Selanjutnya ialah masalah teknologi dan kendala teknis. Hal ini berkaitan dengan masalah jaringan dan kuota data internet yang pihak lembaga gunakan. Bisa saja sewaktu-waktu masalah ini menjadi persoalan yang cukup krusial dan perlu diatasi lebih awal.

Meski begitu, secara operasional margin of eror terhadap perhitungan quick count relatif kecil. Setiap data yang diambil oleh para lembaga survei terbilang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, metodologi perhitungan yang dilakukan pun tak jauh berbeda dengan hasil real count yang dilakukan oleh KPU, berdasarkan lembar C1. Dengan cara kerja yang seperti itu, hasil hitungan cepat dikenal lebih akurat daripada wawancara dan minim margin of eror.

Karenanya, sebagai lembaga survei dan big data, metode quick count cukup membantu untuk mendapat informasi yang cepat dan akurat. Namun, terkait Pemilu Presiden 2019 yang telah berlangsung saat ini, ada baiknya Anda tetap bersabar sambil menunggu perhitungan resmi dari KPU, ya.