Peraturan Larangan Mudik 2021 Resmi Diterbitkan Pemerintah

By Reka Harnis - April 9, 2021

Demi mencegah penularan virus corona, larangan mudik kembali diterapkan tahun ini.

Angkutan laut

Selama periode pelarangan mudik Lebaran, dibuka posko di 51 pelabuhan pantau pada H-15 dan H+15.

Pengecualian:

  1. Kapal penumpang yang melayani pemulangan tenaga kerja Indonesia, pekerja migran, dan WNI yang terlantar dari pelabuhan negara perbatasan
  2. Kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran lokal satu kecamatan, kabupaten, provinsi, dengan ketentuan persyaratan yang berlaku
  3. Kapal penumpang yang melayani transportasi antar-pulau khusus bagi TNI, Polri, ASN, dan tenaga medis yang sedang melaksanakan tugas
  4. Kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran di daerah perintis dan daerah tertinggal, terpencil, terluar maupun daerah perbatasan
  5. Kapal penumpang dapat diizinkan beroperasi untuk mengangkut barang logistik yang meliputi barang pokok dan peralatan medis, obat-obatan, dan barang esensial lainnya.

Baca juga: Dapat Diskon PPnBM, Begini Simulasi Kredit Mobil Fortuner 

Sanksi:

Pelanggaran oleh operator terhadap larangan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan pelayanan di pelabuhan sampai pencabutan izin SIUPAL sesuai dengan tahap-tahap yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan:

  1. Pengawasan larangan penggunaan sarana transportasi laut dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan dan atau syahbandar bersama dengan Satgas Covid-19
  2. Pengawasan berupa pos koordinasi sebagai titik pengecekan
  3. Titik pengecekan dapat dilaksanakan pada akses utama keluar dan atsu masuk pada terminal penumpang di pelabuhan.

Angkutan udara

Larangan sementara berlaku untuk angkutan niaga dan bukan niaga. Badan usaha yang melakukan penerbangan khusus harus mengajukan flight attendant atau FA kepada Kementerian Perhubungan dan menggunakan izin eksisting.

Pengecualian:

  1. Pimpinan lembaga tinggi dan tamu kenegaraan
  2. Operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional
  3. Operasional penerbangan khusus repatriasi
  4. Operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat
  5. Operasional angkutan kargo
  6. Operasional angkutan udara perintis 
  7. Operasional lainnya dengan seizin dari dirjen perhubungan udara.

Baca juga: Bikin Kabin Mobil Jadi Lebih Senyap agar Nyaman di Bulan Ramadan

Sanksi:

  1. Badan usaha yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pengawasan:

  1. Pengawasan dilakukan di lingkup Kementerian Perhubungan, penyelenggara bandara, pemda, dan Satgas Covid-19
  2. Pengawasan dilakukan pada pos koordinasi sebagai titik pengecekan atau cek poin di terminal bandara.

Berita Terkait

Author