Peraturan Larangan Mudik 2021 Resmi Diterbitkan Pemerintah

By Reka Harnis - April 9, 2021

Demi mencegah penularan virus corona, larangan mudik kembali diterapkan tahun ini.

larangan mudik

Meningkatnya angka penularan Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang menjadi alasan utama diterapkannya aturan larangan mudik 2021.

Lebih lanjut, aturan larangan mudik berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk ASN, TNI, Polri, karyawan swasta maupun pekerja mandiri.

Selain itu, kehadiran vaksin juga menjadi salah satu pertimbangan terkait larangan mudik 2021.

Dengan adanya aturan ini, diharapkan vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin.

Baca juga: Mudik Dilarang, Budgetnya Mending Buat Beli MPV Mewah Bekas

Larangan mudik ini berlaku pada 6-17 Mei 2021. Sebelum dan sesudah tanggal tersebut masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan ke luar daerah, kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu.

Sementara itu, cuti bersama Idul Fitri tetap ada namun tidak untuk aktivitas mudik.

Terkait aturannya, Menteri Perhubungan (Menhub) telah merumuskan larangan mudik tersebut dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub No. PM 13 tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Masa Idul Fitri 1442 H. 

Berikut aturan larangan mudik 2021 mulai dari angkutan darat, laut, dan udara.

Angkutan darat

Angkutan yang dilarang:

  1. Kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang,
  2. Kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor, kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan

Pengecualian untuk masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu:

  1. Masyarakat yang bekerja atau perjalanan dinas (ASN, pegawai BUMN/BUMD. Polri TNI, pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah) dari pimpinannya
  2. Kunjungan keluarga sakit
  3. Kunjungan duka anggota keluarga meninggal
  4. Ibu hamil dengan satu orang pendamping
  5. Kepentingan melahirkan (maksimal dua orang pendamping)
  6. Pelayanan kesehatan darurat.

Pengecualian kendaraan:

  1. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia
  2. Kendaraan dinas operasional berpelat dinas, tentara nasional Indonesia, dan kepolisian
  3. Kendaraan dinas operasional petugas jalan tol
  4. Kendaraan pemadam kebakaran
  5. Mobil barang dengan tidak membawa penumpang
  6. Kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan
  7. Kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran Indonesia, WNI, pelajar yang berada di liar negeri serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Tidak Mudik, Ini Makanan Khas Lebaran yang Bisa Disiapkan di Rumah

Pengecualian kendaraan di angkutan penyeberangan:

  1. Kendaraan pengangkut logistik
  2. Kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan
  3. Kendaraan pengangkut petugas operasional pemerintah dan petugas penanganan pencegahan penyebaran Covid-19
  4. Kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah.

Sanksi:

  1. Bagi kendaraan travel gelap maupun angkutan umum akan dikenakan sanksi tegas sesuai ketentuan peraturan perundangan, bisa berupa penilangan atau sanksi administratif lainnya
  2. Bagi masyarakat akan diminta putar balik
  3. Bagi operator angkutan umum dan badan usaha angkutan sungai, danau, dan penyeberangan akan dikeluarkan dari jadwal pelayanan dan dilarang beroperasi selama periode Idul Fitri.

Pengawasan:

  1. Pengawasan dilakukan polri dibantu TNI, Kemenhub, dan dinas perhubungan untuk kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor perseorangan
  2. Titik pengecekan di 333 titik, akses utama keluar dan masuk jalan tol dan non-tol, terminal angkutan penumpang, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

Berita Terkait

Author