NPWP dan NIK KTP Bakal Digabung, Ini Alasannya

Pemerintah berencana menggabungkan NPWP dan NIK dalam layanan perpajakan. Selengkapnya ada di artikel ini.

NPWP dan NIK

Pemerintah akan menggabung fungsi NPWP dan NIK KTP dengan tujuan menerapkan identitas tunggal atau Single Identity Number (SIN) dalam pelayanan publik.

Hal ini sudah masuk dalam pembahasan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) bersamaan dengan penetapan tarif pajak baru, yang nantinya akan dibawa ke sidang paripurna DPR RI.

Baca juga: Aturan Baru RUU HPP, Tarif PPN Naik Jadi 11 Persen

Sebelumnya, pemerintah secara resmi menetapkan pemanfaatan NPWP dan NIK sebagai syarat wajib untuk mengakses layanan publik. 

Lantas, apa alasan di balik rencana penggabungan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ini?

Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

Mempermudah pemantauan pajak

Alasan utama penyatuan NPWP dan NIK adalah untuk mempermudah DJP (Direktorat Jenderal Pajak) memantau masyarakat yang termasuk wajib pajak.

Semua masyarakat yang bekerja memiliki NIK pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Apabila fungsinya disatukan, akan lebih mudah untuk menghimpun data masyarakat.

Baca juga: Cara Lapor Pajak Online dan Isi SPT, Mudah Anti Ribet

Kemudian, bagi masyarakat yang penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tidak akan dilakukan pemungutan pajak.

Adanya perluasan fungsi NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi dinilai akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas DJP.

Baca juga: Cara Bikin NPWP Online Saat PPKM Level 4 Diperpanjang

Namun, penyatuan NPWP dan NIK belum bisa dilakukan dari tahun lalu karena masih menunggu persiapan sistem IT. Tahun depan, mungkin sistemnya akan lebih siap.

Persiapan sistem IT penting untuk dilakukan, mengingat data NIK bersifat pribadi sehingga harus dipastikan agar tidak bocor.

Penggunaan NIK dan NPWP untuk akses pelayanan publik

Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik pada 9 September 2021.

Pada pasal 3 dan 4 aturan tersebut, dijelaskan tentang penggunaan NIK dan/atau NPWP untuk mengakses layanan publik. Lebih jelasnya sebagai berikut.

  1. NIK sebagai penanda identitas bagi orang pribadi yang belum memiliki NPWP.
  2. NIK dan NPWP sebagai penanda identitas bagi orang pribadi yang telah memiliki NPWP.
  3. NPWP sebagai penanda identitas bagi Badan dan orang asing yang tidak memiliki NIK.

Baca juga: Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan, Apa yang Harus Disiapkan?

Lalu pada pasal 6, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kementerian Keuangan melalui DJP bertanggung jawab atas keakuratan dan validitas NIK dan NPWP.

Bagi penyelenggara yang memanfaatkan NPWP dan NIK untuk pelayanan publik wajib melindungi kerahasiaan data penerima layanan berdasarkan pasal 11 Perpres di atas.

Penggunaan KTP sebagai syarat administrasi

Sebenarnya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, terutama dalam mengurus data administrasi. 

Sebagai contoh, saat melakukan perpanjangan dokumen kendaraan, KTP jadi salah satu dokumen persyaratannya.

Selain itu, ketika ingin membuat/perpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM), dokumen yang diperlukan adalah KTP.

Kemudian belakangan ini penggunaan NIK digunakan untuk menampilkan data sertifikat vaksin pada aplikasi Peduli Lindungi.

Baca juga: Kenapa KTP Jadi Syarat Wajib Saat Membayar Pajak Kendaraan?

Jika NIK akan menggantikan NPWP, bisa jadi ini akan lebih memudahkan masyarakat dalam urusan administratif karena hanya memerlukan satu kartu.

Jadi, nantikan saja apakah penyatuan NPWP dan NIK dapat segera terlaksana. Mungkin dari sekarang kamu bisa menghapal NIK biar tidak perlu keluarkan KTP jika diminta mencantumkan NIK.