Alasan Presiden Jokowi Pindahkan Ibukota ke Kalimantan

Rencana pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan telah dipastikan hari ini. Dalam pidato kepresidenan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat sidang bersama DPD/DPR RI siang tadi (16/8/2019), Jokowi secara resmi memastikan pemindahan ibukota tersebut.

Bahkan, dalam sidang yang berjalan khidmat itu, Jokowi juga meminta izin kepada dewan perwakilan yang hadir. “Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridha Allah SWT sekaligus meminta izin serta dukungan dari Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama seluruh rakyat Indonesia, saya memohon izin untuk memindahkan ibukota negara kita ke Pulau Kalimantan,”ujar Jokowi saat berpidato di Gedung DPD RI.

Dari pidato yang disampaikan itu, hari ini menjadi momen bersejarah bagi DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia. Pasalnya, masa depan Jakarta sudah ditentukan sejak hari ini dan 2024 mendatang.

Ada beberapa alasan mendasar yang pada akhirnya membuat Jokowi merencanakan pemindahan ibukota.

Mengurangi Beban Jabodetabek

Dalam konferensi pers di Rapat Terbatas (Ratas) yang pernah dilakukan pada bulan April (30/4/2019) lalu, Kepala Badan Percepatan Pembangunan Nasional Bambang S Brodjonegoro memaparkan bahwa beban Jakarta sudah cukup berat. Efek demografi dan perubahan iklim yang terjadi di Jakarta membuatnya terbebani dengan kualitas hidup yang dirasa tidak sehat.

Akibatnya, tak sedikit masyarakat ibukota yang harus merasa kesulitan untuk mendapatkan rumah tinggal yang layak atau bahkan pekerjaan yang sesuai. Selain itu, pemindahan ini dilakukan agar terjadi pemerataan ekonomi dan penduduk antarwilayah di Indonesia.

Mengubah mindset Jawa Centris

Lalu, jika kita melihat pada riwayat sejarah bangsa Indonesia, pemindahan ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, ibukota Indonesia ialah Yogyakarta. Namun, atas mandat dari Presiden Soekarno, ibukota Jakarta pun dipindahkan ke Jakarta.

Baca juga: Selain Membatasi Usia Kendaraan Bermotor, Ini Cara Jakarta Atasi Polusi

Karena kedua wilayah tersebut berada di Pulau Jawa, Jokowi berusaha memutus mindset Jawa centris yang sedari dulu sudah berkembang. Jadi, Jokowi pun merencanakan pemindahan ibukota ke luar Pulau Jawa.

Memulai kehidupan ibukota yang lebih baru

Lebih lanjut, sebenarnya ada harapan yang sedang diupayakan pemerintah melalui perpindahan itu. Dengan direalisasikannya perpidahan tersebut, Jokowi berharap dapat mewujudkan kehidupan ibukota yang lebih baru dalam segala aspek, yakni dari aspek kehidupan hijau, pembangunan, dan bermasyarakat, dengan menerapkan konsep smart, green, dan beautiful city guna meningkatkan kemampuan daya saing secara regional maupun internasional.

Dengan begitu, tidak ada lagi masyarakat yang merasa tertinggal, tersisihkan, dan kurang beruntung dalam beradu nasib di ibukota.

Telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menangah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Terakhir, rencana pemindahan yang dilakukan Jokowi sudah dibahas bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang S Brodjonegoro. Bahkan, sebagai salah satu upaya keseriusan, rencana ini sejatinya telah dituangkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan menjadi prioritas nasional nomor dua.

Baca juga: Melirik Negara Lain yang Sudah Lebih Dulu Memindahkan Ibukota

Untuk memindahkan ibukota, alokasi dana yang diperlukan sekitar Rp83,8 triliun yang bersumber dari APBN, BUMN, dan dana swasta. Dengan bujet pemindahan, pemerintah mengalokasikan sekitar 1,5 penduduk yang bakal menempati ibukota baru pada tahap awal pemindahan tersebut.

Secara garis besar, total dana bersih yang bakal dikeluarkan Indonesia untuk proses tersebut ialah sebesar Rp40 triliun sehingga dapat memboyong aparatur negara ke sana.

Dengan begitu, mari kita dukung usaha pemerintah dalam mewujudkan kehidupan warga negara Indonesia yang lebih adil dan makmur.